Timika, SemeruPost – “Sejak Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat, beliau punya kebijakan mengelola konflik yang terjadi di tanah air Indonesia harus diselesaikan dengan perundangan yang berlaku dengan metode langkah-langkah Humanis, karena saat ini juga Pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya mendorong percepatan pembangunan di wilayah paling Timur Indonesia, penjabarannya TNI harus menjadi pelindung rakyat, harus menjadi solusi oleh sebab itu TNI melaksanakan pembinaan teritorial dengan metode komunikasi sosial, ini salah satu wujud penjabaran UU No. 34 Tahun 2004 dalam Tugas membantu Pemerintah Daerah”.
Dalam kunjungan Delegasi International Commite of the Red Cross (ICRC) Pangkogabwilhan III Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr. (Han), menyampaikan bahwa Papua saat ini secara umum dalam keadaan baik dan kondusif, walaupun ada beberapa titik penonjolan dinamika oleh kelompok- kelompok yang melakukan kriminal, kita akan lakukan langkah terukur dan tindakan tegas bila dibutuhkan membantu Kepolisian dalam rangka penegakan Hukum.
Papua bukan status DOM (Daerah Operasi Militer) karena statusnya normal, sama dengan wilayah lainnya, di sini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pendampingan, mengawasi dan juga mengisi ruang-ruang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemda seperti menjadi guru di wilayah pedalaman, sebagai tenaga kesehatan dalam rangka membantu kesehatan masyarakat dan Pemerintah di Papua semua ini dilakukan atas permintaan pemerintah daerah demikian penyampaian Pangkogabwilhan III pada diskusi dengan ICRC terkait tentang pendekatan humanis yang dilakukan TNI di wilayah Papua dalam Courtesy Meeting dengan ICRC yang digelar di Meeting Room Rimba Papua Hotel, Timika Mimika Papua, Senin (21/3/2022).
Pada kesempatan tersebut Pangkogabwilhan III menekankan Tagline kita “TNI adalah Kita”, TNI berasal dari rakyat dan TNI sama dengan rakyat, bahkan saat ini anggota TNI banyak putra daerah Papua, kita harus memanusiakan masyarakat Papua seperti di daerah lain di Indonesia, Terkait penegakan hukum tetap dilaksanakan oleh kepolisian, Diharapkan ICRC dapat membantu kelancaran TNI dalam membangun Papua dan Papua barat dibidang kualitas kesehatan masyarakat Papua atau bantuan buat PMI di Indonesia khususnya di Papua seperti bantuan ambulance atau mungkin helikopter buat PMI (Palang Merah Indonesia),” kata Pangkogabwilhan III.
Kehadiran ICRC di Papua di samping Tugas bantuan Kemanusiaan, Kesehatan juga mengenalkan materi Hukum Humaniter Internasional (HHI) khususnya buat prajurit yang akan melaksanakan tugas di Luar Negeri atau mengikuti penugasan di PBB.
Ketua Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Alexandre Faite berkata, “Sangat luar biasa pendekatan kemanusiaan dan hukum yang dilakukan Jenderal.! “kami siap memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan jenderal dan kami menganggap keberadaan TNI sangat dibutuhkan di Papua dan Papua Barat mengingat hanya TNI yang siap terjun kelapangan membantu masyarakat dalam situasi dan kondisi apa pun,” pungkasnya. (***)
