SEMERUPOST, Jawa Timur – 23/01/2025 Sejumlah guru honorer negeri yang dipimpin Subagio selaku Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD Jatim yang di hadiri oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Jatim.
Kami ingin menyampaikan 18 tuntutan. Secara umum disampaikan mengenai status kejelasan R2 dan R3 agar diangkat sebagai PPPK FULL TIME.
Adapun 18 tuntutan yang kami sampaikan meliputi sebagai berikut.
1. Semoga tidak ada pembukaan pendaftaran PPPK atau CPNS sebelum masalah GTT INI Selesai sehingga posisi kita tidak lagi tertindas.
2. Sebelumnya kami diminta Fokus mengikuti PPPK dan tidak dianjurkan daftar CPNS karena tes hanya formalitas, akan diangkat Fulltime bagi yang sudah terdata base BKN. Itu juga sudah di data BKN sejak tahun 2022 artinya sudah dua tahun lalu dianggarkan. Kami meminta kejelasan anggaran tahun 2022 yang pernah dianggarkan untuk pengangkatan CPNS GTT Negeri.
3. Kami yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun di sekolah bahkan kalah lolos dengan yang mengabdi di bawah 5 tahun. Ini perkara mapel buka formasi berbeda-beda.
4. Kejelasan jumlah gaji yang diterimakan ketika PPPK paruh waktu.
5. Meminta kejelasan masa tunggu dan PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh.
6. Jumlah formasi yang diajukan harus dibuat adil tidak berat sebelah.
7. Wajib mengangkat yang ikut PPPK tahap 1 menjadi PPPK penuh waktu.
8. Mengembalikan Guru PPPK Dari Swasta. Ke Induknya I swasta) dan masukkan GTT terdata BKN ke formasi sekolah asal.
9. Menegakkan HAK atau menegaskan kembali Atas hak honorer yang tertulis pada Perundang-undangan.
10. Kepastian memprioritaskan R3 tahap I daripada hasil tahap II.
11. Angkat GTT yang mengikuti tes tahap I menjadi PPPK penuh waktu karena sudah masuk dalam database BKN.
12. Meminta kejelasan anggaran Pemprov Jawa Timur mengenai pengangkatan PPPK tahap II.
13. Gaji minim dibawah UMR Kabupaten jikalau para GTT diangkat PPPK paruh waktu.
14. Kejelasan regulasi dari PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu.
15. Menolak swasta ikut seleksi P3K, silahkan kalau mau masuk ASN lewat jalur CPNS.
16. Masukkan afirmasi TMT dan usia.
17. Kesejahteraan GTT PTT wajib dipikirkan.
18. Status R2 R3 Harus jelas, tidak mengambang
“Kami berharap persoalan GTT negeri di Jawa Timur menemui titik terang dan memberikan kepastian,” pungkasnya.
Adapun sikap Komisi E DPRD Jatim “Kami akan menyelesaikan keinginan GTT PTT terkait kesejahteraan yang berkaitan dengan status P3K Paruh waktu dengan *Sistem Kearifan Lokal* versi Jatim” ungkap salah satu anggota Komisi E.
