Mulia, SemeruPost – Dalam rangka menjaga kondusivitas keamanan jelang putusan MK sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya pada 30 Januari 2025, aparat gabungan TNI – Polri melaksanakan patroli bersama Kodim 1714/PJ, Satgas 715/ML dan Polres Puncak Jaya dan sweping bersama untuk mengantisipasi Pleno MK yang semakin dekat perkembangan situasi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya yang belum kondusif, Selasa (28/1/2025).
Komandan Kodim 1714/ Puncak jaya, Letkol Inf Irawan Setya Kusuma, S.Hub.Int mengapresiasi kepada satuan TNI yang berada di Puncak Jaya, yang memberikan perhatian khusus terkait Kamtibmas menjelang pleno sengketa Pilkada di MK dengan menggelar patroli dan sweping bersama.
“Jelang pleno sengketa Pilkada untuk menjamin situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Puncak Jaya sangat diharapkan dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja, seluruh aparat dan stakeholder mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi menimbulkan konflik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Dandim menegaskan bahwa saat ini aparat keamanan gabungan TNI-Polri juga sudah melakukan berbagai upaya, agar pasca putusan di MK tidak ada hal hal yang dapat mengganggu keamanan warga di Kabupaten Puncak Jaya. Walupun perbedaan politik dan dukungan, menurutnya, hal yang lumrah pada pesta demokrasi dan dijamin oleh konstitusi, namun ia menekankan agar perbedaan politik dan dukungan tidak menimbulkan perpecahan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pada kesempatan yang sama, Pasi Ops Kodim 1714/Puncak Jaya Kapten Inf Daniel Sine mengatakan, kegiatan patroli dan sweping ini untuk mendekatkan diri antara TNI–Polri dengan masyarakat sehingga akan terjalin komunikasi yang lebih baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang menjadi binaan bersama Kodim 1714/Puncak Jaya.
Sejauh ini perkembangan situasi di wilayah binaan Kodim 1714/ Puncak Jaya tidak kondusif dan masyarakat kurang dalam beraktivitas dikarenakan putusan MK yang belum ditetapkan, sehingga kedua pendukung pasangan calon masih saling jaga / mencurigai dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang antara pendukung pada saat pengumuman MK pada 30 Januari 2025. (Pen Kodim 1714/PJ)
