SEMERUPOST, JAKARTA – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Daerah Khusus Jakarta telah melaksanakan agenda konsolidasi dan setingan aksi dalam rangka merespon evaluasi 100 hari kerja pemerintah kabinet merah putih. (9/2/2025).
Dari hasil diskusi dan konsolidasi tersebut LMND Wilayah DKJ bersepakat untuk melakukan unjuk rasa pada rabu, 12 Februari 2025. hal ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang di nilai bermasalah dan merugikan masyarakat.
“yah benar kami akan melaksanakan unjuk rasa di istana negara dan dpr ri di hari rabu nanti”, kata Betran Sulani Ketua Wilayah LMND DKJ.
Betran juga mengkritik kebijakan baru kementrian ESDM terkait penyediaan dan distribusi gas LPG bersubsidi yang mengalami kelangkaan menjadi isu utama, walaupun Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kemestrian ESDM untuk kembali pada kebijakan sebelumnya namun kekecewaan masyarakat tidak dapat dibendung lagi.
Di awal periode pemerintah kebinet merah putih harusnya mampu mengakomodir kepentingan rakyat dan menyelesaikan persoalan pada periode kepemimpinan sebelumnya.
“kami berharap dimasa pemerintahan Prabowo dapat memberikan harapan baru bukan sebaliknya rakyat dibuat menjerit dengan kebijakan kabinet yang tidak strategis,” ujar betran.
Selain kelangkaan gas LPG LMND DKJ juga menyuarakan isu Pembangunan pik 2 dan pemasangan pagar laut Tangerang yang sampai saat ini tidak kunjung terselesaikan.
Terakhir Betran menyampaikan poin-poin tuntutan aksi yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 12 Februari 2025. “Saya mewakili kolektif LMND DKJ menyampaikan poin-poin tuntutan kami pada aksi hari rabu mendatang, diantaranya :
- Mendesak Presiden untuk memecat Bahlil sebagai Menteri ESDM.
- Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan gas,
- Mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan yang mewajibkan KTP sebagai sebagai syarat untuk pembelian gas.
- Mendesak komisi XII DPR RI untuk mengevaluasi kinerja Kementerian ESDM.
- Menolak Pembangunan PIK 2 di pesisir utara wilayah banten.
- Tangkap mafia dibalik PIK 2, dan Pemasangan pagar laut
- Mendorong segera di sahkannya Undang-Undang Perampasan Aset.
- Hentikan tindakan represifitas aparat TNI-POLRI terhadap masyarakat dan dan mahasiswa
Di lansir oleh Semerupost. (BRB)
