Manokwari, SemeruPost – Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi gabungan Polisi Militer (POM) TNI, TA. 2023 di wilayah Kodam XVIII/Kasuari secara resmi dimulai, ditandai dengan suatu upacara yang dipimpin Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, S.Sos., di lapangan upacara Makodam XVIII/Kasuari, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Rabu (8/3/2023).
Dalam upacara pembukaan Gelar Pasukan Ops Gaktib dan Yustisi POM TNI ini, ditandai dengan penyematan tanda Operasi Gaktib dan Yustisi kepada perwakilan petugas penegak disiplin dari POM TNI AD, AL dan AU oleh Pangdam XVIII/Kasuari, dilanjutkan dengan pengucapan tekad oleh seorang Prajurit Kodam XVIII/Kasuari.
Dalam amanat tertulis Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., yang dibacakan Pangdam pada upacara pembukaan Ops Gaktib dan Yustisi ini, Panglima TNI mengatakan bahwa visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, kepolisian militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer.
“Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data laporan operasi gaktib dan operasi yustisi Polisi Militer tahun 2022, masih ditemukan adanya trend kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Hal ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan bagi TNI untuk tetap menjadikan gelar operasi gaktib dan operasi yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI,” ucapnya.
Sasaran penyelenggaraan operasi gaktib dan operasi yustisi tahun ini adalah Meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari, menindak prajurit TNI yang melanggar hukum, disiplin, dan tata tertib di mana pun berada dan Mencegah arogansi prajurit TNI yang dapat merendahkan martabat dan citra TNI di masyarakat.
“Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik. Polisi Militer dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI seperti penggunaan atribut partai oleh anggota TNI dan penggunaan fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak demikian juga dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial,” kata Panglima TNI dalam amanat tertulisnya.
Tema dari operasi gaktib dan operasi yustisi polisi militer tahun 2023 ini adalah, “Dengan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2023, Polisi Militer siap meningkatkan ketaatan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit, guna menjadi Patriot NKRI, dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional”.
Upacara melibatkan personel gabungan Prajurit POM dari TNI AD, AL, Prajurit Kodam XVIII/Kasuari, Satlantas Polda Papua Barat, Sat Brimob Manokwari, Dishub Provinsi Papua Barat dan dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Kasuari, Kafasharkan TNI AL Manokwari, Perwira LO AL dan LO AU Kodam XVIII/Kasuari, para Asisten dan Kabalakdam Kodam XVIII/Kasuari, Kasatlantas Polda Papua Barat, Dansat Brimob Manokwari dan Kapolres Manokwari.
(Pendam XVIII/Ksr)
