Jakarta, SemeruPost – Pemerintah Indonesia melalui otoritas terkait memberikan respons tegas atas pernyataan Pemimpin Oposisi Kepulauan Solomon, Matthew Wale, terkait insiden keamanan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Otoritas menegaskan bahwa tindakan aparat di lapangan merupakan upaya penegakan hukum dan perlindungan objek vital, bukan bentuk penindasan sebagaimana dituduhkan.
Sebelumnya, Matthew Wale mengeluarkan pernyataan yang mendesak adanya aksi regional Melanesia untuk menyoroti tewasnya warga sipil dalam kerusuhan di Moanemani pada 31 Maret 2026. Menanggapi hal tersebut, pihak otoritas Indonesia menilai pernyataan Wale tendensius karena tidak melihat kronologi peristiwa secara utuh.
Insiden berdarah di Distrik Kamuu bermula dari aksi pembacokan brutal oleh Orang Tak Dikenal (OTK) yang menewaskan anggota Satbinmas Polres Dogiyai, Bripda Juventus Edowai. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dekat Gereja Ebenhaezer saat sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
Terkait jatuhnya korban sipil dalam kontak tembak, pemerintah memastikan bahwa investigasi internal yang transparan sedang berjalan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa isu keamanan di Papua merupakan urusan domestik Indonesia yang ditangani sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan koridor hak asasi manusia yang berlaku nasional.
Indonesia menolak keras usulan intervensi regional Melanesia yang diserukan oleh Wale. Otoritas menilai desakan tersebut berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan hanya didasarkan pada informasi sepihak yang berkembang di media sosial tanpa verifikasi lapangan yang akurat.
Saat ini, situasi di Moanemani dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat keamanan masih bersiaga di objek-objek vital bukan untuk melakukan intimidasi, melainkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga yang ingin kembali beraktivitas di pasar dan perkantoran.
Pemerintah juga sedang mengedepankan pendekatan dialogis dengan tokoh adat dan tokoh agama setempat guna memulihkan stabilitas wilayah. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh narasi-narasi dari pihak luar yang bertujuan memperkeruh situasi di lapangan. (*)
