Oleh: Irjen Pol Purn Drs Sisno Adiwinoto/ Pengamat Kepolisian/ Ketua Penasihat Ahli Kapolri
Pada hari ini Selasa 5 Juli 2022 Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke 76 di Akademi Kepolisian Semarang. Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-76 tanggal 1 Juli 2022 baru diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2022, karena menunggu kembalinya Presiden Jokowi dari kunjungannya ke Rusia dan Ukraina dalam rangka ikut serta untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
Bahwa sesungguhnya tanggal 1 Juli 1946 adalah hari di satukannya Polisi Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (sistem fragmanted) menjadi Kepolisian Nasional RI oleh Perdana Menteri RI dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara seperti yang kita peringati sekarang ini.
Sebagian masyarakat ada yang menafsirkan bahwa Hari Bhayangkara adalah sebagai Hari Kelahiran / Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sehingga ada pertanyaan apakah dalam tenggat waktu sejak hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 1 Juli 1946 selama hampir satu tahun tersebut NKRI tidak memiliki POLISI?.
Sekilas sejarah tentang POLRI
Polisi sudah ada sebelum 1 Juli 1946. Pada tanggal 19 Agustus 1945, dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas-1 atau Letnan Satu Polisi Moechammad Jasin dengan jabatan sebagai Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan bahwa Pasukan Polisi Istimewa menjadi Polisi Republik Indonesia, dan menyatakan untuk bersatu dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya sebagai langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN) RI Pertama. Dan menempatkan kedudukan Polri di bawah Perdana Menteri.
Kemudian baru tanggal 1 Juli 1946, semua Polisi yang ada di Indonesia di satukan menjadi Polisi Nasional Indonesia oleh Perdana Menteri RI dan selanjutnya tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara.
Oleh karenanya, upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022 ini, merupakan momentum yang sangat tepat bagi semua Jajaran dan Anggota Polri untuk BERSATU DAN BERTEKAD untuk melaksanakan Amanat Presiden Jokowi yang menyampaikan dalam sambutannya sebagai berikut:
Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, Presiden mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara.
Presiden dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kewenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai tingkat desa dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di mana pun Anggota Polri bertugas, Saudara selalu dalam pengamatan rakyat, Saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat.
Survei terbaru Kompas kemarin, 58,3 persen responden menyatakan tindakan Polri sudah sesuai dengan visi Presisi. Tapi ingat, 28,6 persen menyatakan belum sesuai. Selain membaca survei, Presiden juga terus mengikuti pemberitaan di media konvensional dan media sosial.
Setiap kecerobohan di lapangan, sekecil apa pun, akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi.
Tugas berat kita bersama masih sangat banyak. Pertama, pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius. Presiden minta Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19. Kedua, kita harus waspada terhadap krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Polri harus mampu memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini. Ketiga, kita harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru. Polri harus lebih maju dibanding pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi.
Banyak agenda nasional lain yang harus didukung oleh Polri. Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan. Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
Kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung, harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G-20 di bulan November yang akan dihadiri para Kepala Negara anggota G-20.
Ketiga, agenda besar demokrasi Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah serentak harus diantisipasi dengan baik. Berikan dukungan keamanan dan ketertiban masyarakat secara maksimal agar pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik.
Guna menghadapi tugas Polri yang semakin berat, individu Anggota Polri dan Kelembagaan Polri harus terus berinovasi. Harus semakin adaptif, responsif, dan bertransformasi menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, Kementerian, dan Lembaga dalam menjalankan tugasnya. Presiden menganggap perlu mengingatkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh masyarakat.
Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir harus taat prosedur dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terakhir, Presiden mengajak kita semua untuk berdoa.
Semoga Bhayangkara Polri yang gugur dalam tugas diberikan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh personel Polri dan keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa. Selamat bertugas!
Sebelumnya dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-76, tanggal 1 Juli 2022 ini, ada beberapa tanggapan dan harapan sebagai berikut:
Kapolri meminta seluruh jajaran Kepolisian bekerja ikhlas dengan memberikan pengabdian terbaik sehingga Polri semakin dekat dan dicintai masyarakat.
Presiden Jokowi meminta kehadiran Polri di tengah rakyat tanpa jeda karena diperlukan saat pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan demi mewujudkan Indonesia damai dan maju.
Ketua DPR, RI Puan Maharani berharap Polri semakin profesional dan terus humanis dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Menkopolhukam Mahfud MD mengharapkan Polri makin profesional dalam bekerja dan kian dicintai masyarakat.
Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Sisno Adiwinoto mengatakan Hari Bhayangkara menjadi momentum membangun anggota Polisi sebagai insan Bhayangkara negara yang jujur; memiliki sikap batin, pikiran, dan ucapan yang sejalan dengan nilai-nilai agama, moral, kesusilaan, dan kemanusiaan serta kaidah-kaidah hukum sesuai konsep NKRI.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan peringatan Hari Bhayangkara ke-76 harus jadi momentum Polri untuk terus membersihkan anggotanya yang menyimpang dan mengkhianati kode etik.
Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai konsep Presisi Kapolri dirasakan masyarakat dan berhasil diterapkan di sejumlah bidang, seperti bidang lalu lintas dengan E-TLE dan bidang reserse dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan menilai Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit terus semakin baik. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, menilai kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit sudah lebih baik, misalnya penanganan pengaduan masyarakat yang dulunya lambat responsnya, sekarang dengan adanya Dumas Presisi yang sudah terkoneksi dengan E-Lapor Kompolnas maka laporan cepat direspons dan diupayakan segera ada kepastian hukum.
Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama berkeyakinan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit dengan visi Presisinya sudah menunjukkan semangat reformasi birokrasi Polri yang semakin baik, harapkan teknologi Polisi jangan kalah dengan pelaku kejahatan siber.
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati, mengingatkan agar Polri itu netral dari intervensi politik dan/atau Polri tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham politik.
