SemeruPost,SAPUDI – Rencana besar UPP Kelas III Sapudi untuk melakukan replacement dan pembangunan ulang Pelabuhan Sapudi dalam proyek multiyears 2025–2026 rupanya tidak disambut tepuk tangan. Sebaliknya, masyarakat yang selama ini menjadi penopang aktivitas pelabuhan justru menyambutnya dengan kegelisahan dan kemarahan.
Bagi para pejabat, proyek ini mungkin terdengar sebagai “peningkatan layanan transportasi laut”. Namun bagi kuli angkut, pemilik perahu rakyat, dan pedagang kecil, proyek ini terasa seperti ancaman yang perlahan mendekat untuk mematikan sumber nafkah mereka.
Kuli Pelabuhan: “Kami Hidup Dari Pelabuhan Ini, Jangan Diputus Sepihak”
Keluh kesah mulai terdengar dari para kuli bongkar muat di Pelabuhan Gayam. Mereka mengaku tak pernah diajak bicara, tak pernah diberi pemahaman, dan tak pernah dilibatkan dalam rencana yang akan mengguncang perut mereka sendiri.
Sunar, seorang kuli yang hampir separuh hidupnya dihabiskan di pelabuhan, tak mampu menahan kekesalannya.
> “Kami tidak diajak bicara sama sekali. Tahu tahu ada rencana replacement. Kalau nanti perahu tidak bisa sandar, kami ini makan apa?” katanya lirih namun tajam.
Yang membuat mereka makin resah, kabar bahwa desain bangunan berpotensi kembali “terlalu tinggi”, seperti yang pernah terjadi pada proyek tahun 2024.
Hasilnya? Perahu rakyat tak bisa bersandar, kuli tak bisa menggotong, dan bongkar muat lumpuh.
> “Kalau dermaga tinggi, angkut barang jadi mustahil. Badan kami bukan besi,” keluh Sunar.
“Ini Bukan Pembangunan, Ini Pemotongan Napas Kami”
Tak hanya kuli, pemilik perahu rakyat juga merasa seperti diabaikan. Mereka adalah tulang punggung distribusi ekonomi Sapudi mengangkut kebutuhan pokok, gas melon, bahan bangunan, hingga hasil bumi.
Andre, salah satu pemilik perahu, berbicara dengan nada kecewa bercampur marah.
> “Tahun 2024 sudah kejadian. Dermaga dibangun tinggi, perahu kami tidak bisa masuk. Sekarang mau diulang lagi? Untuk apa pelabuhan kalau rakyat tidak bisa pakai?”
Menurutnya, jika akses perahu terhalang, harga kebutuhan pokok hampir pasti naik. Situasi bisa kembali seperti “jaman 2010”, ketika barang harus dipindah dengan perahu kecil (tambengan) mahal, lama, dan berisiko.
> “Kalau harus pakai tambengan semua, ongkosnya naik. Harga kuli naik. Akhirnya harga jual barang juga ikut tinggi. Yang rugi rakyat kecil,” tegasnya.
Lebih jauh, Andre menyebut bahwa ada delapan perahu rakyat yang akan “dimatikan” fungsinya jika pelabuhan baru tidak memberi ruang sandar.
Andre menilai pemerintah salah prioritas. Pelabuhan Tarebung yang sudah “hampir tak layak pakai” justru tidak disentuh, padahal menjadi pelabuhan utama kapal feri.
> “Yang rusak dibiarkan. Yang masih bagus malah dibongkar. Logikanya di mana? Kalau benar mau bangun jangka panjang, pikirkan dulu Pelra dan mobilitas rakyat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa perahu rakyat mampu menampung muatan setara empat truk, sebuah kapasitas vital yang tak bisa digantikan oleh kapal feri yang kerap bermasalah.
Ketika dimintai klarifikasi mengenai minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, Plt. UPP Kelas III Sapudi, Bu Reni, memilih diam seribu bahasa. Pesan WhatsApp media ini sudah centang dua tanda pesan masuk namun tak mendapatkan jawaban.
Diamnya pejabat dalam isu yang menyangkut nasib ratusan warga tentu saja semakin memicu kecurigaan: apakah proyek ini dirancang untuk rakyat, atau sekadar untuk laporan pembangunan?
Proyek replacement pelabuhan ini memiliki pagu anggaran sekitar Rp76 miliar, bersumber dari Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut.
Angka besar yang seharusnya membawa harapan, justru berubah menjadi sumber kecemasan.
Warga Sapudi menuntut pemerintah membuka ruang dialog sebelum alat berat turun ke lokasi. Mereka ingin memastikan bahwa pelabuhan tidak hanya dibangun untuk terlihat megah, tetapi benar benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami bukan menolak pembangunan. Kami hanya meminta agar pembangunan tidak membunuh kami.” Slm
